“Oleh sebab itu Pemprov Jatim dan Pemkab/Kota dalam mengelola keuangan harus tunduk terhadap sistem akuntasi pemerintahan. Dimana dalam setiap tahunnya pengelolaan keuangan tersebut diperiksa oleh BPK. Berkat hal tersebut, raihan WTP bisa diraih kabko,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.
Pakde Karwo menambahkan, ada kendala dalam sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemprov Jatim, dimana sebagian besar tenaga ASN sebagian besar berdasarkan PP 45. Selain itu juga sebagian besar honorer masuk berlatar belakang sosial politik dan hukum.
Agar tercipta sistem akuntansi yang baik dilingkungan pemerintah harus dilakukan diklat terhadap sistem akuntansi pemerintahan. “Mereka harus memiliki sertifikat akuntansi. Hal tersebut juga menunjang semua kabupaten kota meraih WTP,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jatim juga menjelaskan belum semua asset milik pemerintah, sertifikatnya belum terdaftar.
Agar semua proses berjalan, sudah ada kesepakatan antara Pemprov Jatim dengan BPK yaitu semua syarat administrasi yang sudah lengkap dimasukkan ke BPM.
“Apabila menunggu sertifikat akan butuh waktu lama. Hal ini menjadi satu kebijakan yang sangat baik karena mengedepankan asas manfaat bukan hanya kepastian hukum,” lanjutnya. (med)
