JAKARTA – Pengunduran diri Idrus Marham sebagai Menteri Sosial dinilai layak diapresiasi. Sikap Idrus dianggap sebagai contoh yang baik bagi pejabat yang terlibat kasus hukum. “Apresiasi tentu kami berikan kepada Idrus.
Sangat langka di Indonesia ini elite kekuasaan begitu cepat melepaskan kekuasaan secara sukarela, tidak ingin memanfaatkan kekuasaan itu untuk melindungi diri,” ujar peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di Jakarta Minggu (26/8/2018).
Sebelumnya Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga mengpresiasi sikap Gentle kawan sejawatnya di Partai Golkar. Menurutnya, tindakan Idrus Marham yang langsung mengunurkan diri bentuk pertanggung jawaban kepada Presiden yan mengangkatnya sbagai Menteri.
Lebih dari itu juga kepada masyarkat luas. Sikap Idrus menunjukan bahwa dia tidak ingin membebani Prisiden dan fakus pada masalah hukum. “Itu bisa menjadi contoh kepada parat negara yang terlibat dalam masalah hukum untuk dengan kesadaran tinggi langsung mundur.
Idrus dinilai sebagai pejabat yang cukup bertanggung jawab. Di sisi lain, menurut Lucius, sikap Idrus bisa menjaga lingkaran pemerintahan terbebas dari orang-orang yang dipandang dekat dengan korupsi.
“Minimal dengan mengundurkan diri, masalah Idrus akan dilokalisir menjadi kasus pribadinya, sehingga dia sendirilah yang harus mempertanggungjawabkannya,” kata Lucius.
Ia menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) KPK pada Kamis (23/8/2018). Idrus langsung menghadap Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan surat pengunduran diri.
Tak berapa lama setelah Idrus mengundurkan diri, KPK mengumumkan penetapan tersangka Idrus. Idrus diduga dijanjikan uang 1,5 juta dollar Amerika Serikat terkait kasus suap pembangunan PLTU I Riau.
