BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) optimalisasi tugas dan fungsi BPD pada Kamis (23/8/2018) hingga hari ini (Jumat, 24/8/2018) di Ball Room Mirah Hotel.
Dilansir dari laman banyuwangikab. go.id kegiatan ini bertujuan untuk penguatan kapasitas BPD. Sejumlah materi, seperti teknik penyusunan peraturan di desa, perencanaan dan penatausahaan anggaran hingga teknik menyampaikan aspirasi masyarakat diberikan kepada 200 orang anggota BPD.
Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko tersebut menghadirkan narasumber antara lain Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jatim dan dari Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi.
Dikatakan Wabup, BPD merupakan lembaga yang mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa, serta sebagai salah satu kanal masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasi.
“Dengan mengikuti bimtek semacam ini, harapannya anggota BPD bisa melakukan tugasnya sesuai undang-undang desa,” kata Wabup.
BPD sendiri, menurut Wabup, adalah mitra pemerintah yang harus bisa bersinergi dengan aparat desa. “Karena mitra, sudah semestinya BPD bisa bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah desa. Jangan ada lagi BPD yang turunkan kepala desa dan lain sebagainya. Kalaupun ada pemikiran yang tak sama dicari solusi bersama,” pesan Wabup.
Di Banyuwangi sendiri ada 1.700 anggota BPD dari 189 desa. Bimtek ini akan dilaksanakan secara bertahap dan bergantian.
Sementara itu, Plt Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jatim, Edi Kuncahyo menyampaikan, dengan ditetapkannya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, kedudukan BPD di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini akan lebih diperkuat.
“Misalnya BPD mempunyai tugas ikut membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menyerap aspirasi masyarakat dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa,” ujarnya.
