Malang – Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, bahwa dana desa yang ada saat ini harus mampu menciptakan kesejahteraan baru bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, Kades dalam penganggaran dan perencanaan kegiatan harus berdasarkan potensi desa yang ada.
Ketika berbicara dalam sarasehan di Malang Jawa Timur Rabu (1/8/2018) Medagri Tjahyo mebyatakan, dana desa harus bisa di rencanakan dengan baik disesuaikan dengan program dari pemerintah pusat. Kuncinya terletak pada pembangunan stabilitas nasional.
Sependapat dengan Pakde Karwo, Mendagri melihat bahwa camat harus berperan menjadi koordinator dalam menjaga stabilitas daerah dan nasional. Camat bersama TNI-Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat harus mampu mendeteksi dini segala persoalan yang terjadi.
“Jika terjadi gelas pecah dilingkungannya, camat atau kades harus mampu mengetahuinya. Selesaikan di bawah kemudian memberi laporan secara berjenjang kepada bupati/gubernur di daerahnya,” ungkapnya.
Di akhir sambutannya, Mendagri menitipkan kepada kades agar mampu melihat persoalan maupun ancaman bangsa dan negara seperti radikalisme dan terorisme, narkoba, ketimpangan sosial dan korupsi. “Anggarkan program desa, apa yang bisa lakukan oleh perangkat dan masyarakat desa. Cermati area rawan korupsi, pahami aturan dan Laporan Pertanggung Jawaban secara baik,” tutupnya.
Sarasehan diikuti oleh 3.000 peserta, terutama camat, kepala desa, badan permusyawaratan desa, perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, PKK. Dalam sarasehan tersebut juga diberikan materi oleh BPJS Ketenagakerjaan, Dirjen Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bapenas RI dan akademisi dari Unibraw.
Ikut hadir pada kesempatan ini a.l. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Jatim, Agus Wahyudi, Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Jatim Benny Sampirwanto, Kepala Biro Umum Drs. Ashari Abubakar MM, dan Plt. Kepala Badan Perwakilan Wilayah Prov. Jatim di Malang, Budi Santosa. (ais)
