Sistem lainnya yang harus dipantau KPK, lanjut politisi Partai Nasdem ini, adalah sistem politik. “Saya mohon KPK masuk sistem pengelolaan partai politik di Indonesia,” katanya.
Menurut Akbar, ada lima kelemahan sistem partai politik di Indonesia, yaitu rekrutmen, kaderisasi, parpol sebagai properti privat, pengelolaan parpol, dan distribusi kader parpol untuk jabatan publik. KPK harus berperan memantau lima kelemahan sistem parpol ini. Tidak sekadar melakukan OTT untuk memunculkan rasa takut.
“Saya mengapresasi KPK, tetapi saat bersamaan kita harus menuju yang lebih maju dari hari ini, yaitu kita disiplin dalam sistem berbangsa, tidak karena ketakutan-ketakutan yang dibangun KPK,” imbuhnya lag
