Surabaya – Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo optimis keberadaan koperasi dan UMKM mampu menjadi soko guru perekonomian nasional khususnya di Jatim.
Apalagi di Jatim, koperasi dan UMKM mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak atau sekitar 94 persen dari total tenaga kerja yang ada.
“Koperasi dan UMKM telah mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak, dan mengurangi jumlah pengangguran yang ada,” demikian disampaikan Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim pada acara Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-71 Provinsi Jatim di GOR Surajaya, Lamongan, Jumat (20/07).
Pakde Karwo menjelaskan, menurut data dari survei sosial ekonomi nasional (susenas) tahun 2016 yang dipublikasikan tahun 2017 jumlah tenaga kerja di Jatim sebanyak 20.160.000. Dari jumlah tersebut jumlah tenaga kerja yang diserap perusahaan besar hanya sekitar 333.271.
Sedangkan, sebanyak 18.610.000 bekerja di sektor koperasi dan UMKM. “Sebanyak 94 persen tenaga kerja di Jatim hidup dan dihidupi dari keberadaan koperasi dan UMKM,” imbuhnya.
Ditambahkan, jumlah koperasi dan UMKM di Jatim juga mengalami peningkatan cukup signifikan. Menurut data sensus ekonomi pada tahun 2016 jumlah koperasi dan UMKM mencapai 9,59 juta, dengan rincian 4,61 juta di sektor non pertanian dan 4,98 juta di sektor pertanian.
Pertumbuhan ini juga berkat adanya peran Dekranasda Prov. Jatim yang selalu aktif membina dan mempromosikan produk-produk koperasi dan UMKM.
“Pada tahun 2008 dulu jumlah koperasi dan UMKM 4,2 juta dan sekarang mencapai 9,59 juta. Data ini menunjukkan bahwa jumlahnya tidak hanya meningkat tapi meledak,” ungkap Pakde Karwo.
Dengan makin meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM, Pakde Karwo mengusulkan, agar pihak perbankan mempermudah pemberian kredit pada koperasi dan UMKM. Meskipun beberapa koperasi ataupun UMKM yang ada dianggap tidak bankable ataupun tidak feasible, namun Non Performing Loan/NPL nya rendah.
Konsep yang dikedepankan adalah kejujuran, karenan kejujuran adalah bentuk softskill yang tidak dimiliki negara lain.
Bantuan kredit murah ini, lanjut Pakde Karwo, merupakan bentuk kehadiran pemerintah bagi yang kalah dalam pertarungan efisiensi termasuk di dalamnya koperasi dan UMKM. “Negara harus memberi kepedulian pada rakyat kecil, jangan sampai koperasi dan UMKM ini jadi semakin kecil karena kalah dalam hal efisiensi,” tegas orang nomor satu di Jatim ini.
Selain itu, untuk pemberian bantuan/pinjaman kepada koperasi juga telah didukung dengan adanya peraturan pada UU Koperasi yang memperbolehkan pemberian pinjaman pada koperasi. Hal ini menunjukkan, bahwa di era revolosi industri dalam hal pengembangan modal koperasi tidak hanya cukup dari iuran anggota saja.
“Modal koperasi ini tidak hanya cukup dari iuran anggota, oleh sebab itu pihak perbankan bisa memberikan pinjaman pada koperasi,” terang Pakde Karwo.
Pakde Karwo menambahkan, untuk memperkuat koperasi dan UMKM Pemprov Jatim juga telah memberikan bantuan kepada koperasi wanita/kopwan yang tersebar di seluruh Jatim.
Program ini dirasa sangat tepat, karena perempuan sejak kecil sudah memiliki kemampuan sebagai akuntan handal. “Pemberian bantuan dan dukungan pada koperasi dan UMKM ini merupakan bentuk konkrit koperasi sebagai ideologi dalam keseharian,” ujarnya.
Penerapan Konsep Digital Ekonomi Meliputi Proses Industri, Produksi dan Dagang
Pada kesempatan sama, Pakde Karwo meminta, penerapan konsep digital ekonomi memasukan proses industri, produksi dan dagang. Hal ini penting dilakukan, karena jika terbatas pada trading atau dagang saja maka pelaku pengusaha disini hanya akan menjadi konsumen.
“Hal yang penting yakni barang yang ada di Jatim bisa diproduksi dan dijual melalui konsep digital ekonomi yang ada,” ungkapnya. (kh)
