Sejalan dengan program prioritas Presiden Joko Widodo bahwa pelayanan publik harus diperbaiki dan perizinan dipermudah. “Diharapkan Indonesia juga bisa meningkatkan ranking Ease of Doing Business (EoDB) seperti Georgia,” ujarnya.
PSH Georgia mampu meningkatkan ranking EoDB, tahun 2017 dari ranking ke-16 ke posisi 9 pada tahun 2018. MPP di Indonesia juga diharapkan memiliki daya gedor EODB seperti di Georgia, sehingga target Presiden Joko Widodo dapat tercapai, yakni menduduki ranking 40 dimana saat ini masih di urutan 72. “Kehadiran MPP di Indonesia juga diharapkan membuat perubahan seperti itu,”
Hingga tahun 2018, telah terbentuk MPP di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Kota Tomohon, Kota Batam, Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kota Denpasar, Kota Bekasi, Kota Bitung, dan Kabupaten Karangasem.
“Dengan adanya Leader’s Talk tentang MPP ini diharapkan pentingnya peningkatan pelayanan publik dapat semakin menjadi kesadaran bersama di kalangan aparatur negara,” imbuhnya.
Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia mulai berlomba-lomba untuk membuat MPP di daerahnya masing-masing. “Hal ini menunjukkan niat serta usaha yang baik dari pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat,” imbuhnya.
Dikatakan, tantangan di masing-masing daerah dapat sangat berbeda dalam proses pembangunan MPP, untuk itu Menteri berharap pada kesempatan ini dapat menjadi waktu yang sangat bermanfaat untuk berdiskusi, berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai MPP.
Leader’s Talk ini dihadiri Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Walikota Tomohon (Provinsi Sulawesi Utara) Jimmy F. Eman, Wakil Walikota Batam (Provinsi Kepulauan Riau) Amsakar Achmad, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia, dan CEO Good News From Indonesia. (rom)
