Kenaikan Elpiji 3 Kg Non Subsidi, Makin Menyusahkan Masyarakat

Kenaikan Elpiji 3 Kg Non Subsidi, Makin Menyusahkan Masyarakat
Bambang Saat Berkunjung Distasiun Banyuwangi

BANYUWANGI-Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyesalkan langkah Pertamina mengeluarkan elpiji 3 kg non subsidi di beberapa kota. Menurutnya, uji pasar tersebut akan semakin menyusahkan masyarakat yang saat ini terhimpit ekonominya.

“Saya khawatir uji pasar ini. Pertamina lama-kelamaan akan menghilangkan elpji 3 kg bersubsidi,” ujar Bambang.

Menurut anggota DPR RI dari Gerinda itu, seharusnya Pertamina tidak perlu mengeluarkan gas 3 kg non subsidi, karena tabung jenis ini sangat dibutuhkan masyarakat kelas bawah. “Parahnya lagi, di samping mahal, elpji bersu‎bsidi juga sering langka di pasaran,” beber Bambang..

Maka dari itu, Bambang mengusulkan agar UMKM mendapat jatah gas bersubsidi. Harga non ‎subsidi sangat memberatkan mereka, karena harganya terlalu mahal. “Jika pengusaha UMKM dipaksa membeli elpiji non subsidi, bisa membuat pengusaha kecil mengalami kegagalan bersaing,” urainya.

Padahal, UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Saat ini kontribusi mereka mencapai 60 persen. Menurut Bambang, daya beli masyarakat juga akan kian tergangu, jika penggiringan gas non subsidi ini terus dilakukan.

Bambang mengingatkan, produksi gas di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di Asia, sehingga rasanya menjadi aneh bila pemerintah membatasi elpiji bersubsidi. “Seharusnya pemerintah membangun jaringan gas dari rumah ke rumah tanpa membeli tabung. Dengan jaringan pipa distribusi, gas menjadi lebih murah dibanding menggunakan tabung,” jelasnya.

Bambang juga menilai, sangat aneh peluncuran elpiji 3 kg non subsidi bertjuan untuk mengurangi beban subsidi gas yang semakin tahun semakin besar. Menurutnya, subsidi merupakan hak masyarakat, khususnya kelas bawah.

Apalagi saat ini subsidi listrik, BBM, yang seharusnya didapatkan masyarakat malah dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. “Pembangunan infrastruktur 70 persen mubazir dibanding meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah,” katanya.

Bambang berharap pemerintah bisa lebih peduli terhadap kondisi masyarakat bawah yang semakin sulit di tengah kenaikan BBM dan pelemahan rupiah.”Harusnya pemerintah lebih peduli terhadap masyarakat dibawah,” ungkap Bambang. (ari)