Politisi senior asal Pulau Masalembu itu menekankan penempatan pejabat yang ditempatkan dijabatan yang baru harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Itu supaya tidak melanggar asas kepatutan.
“Disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki. Dengan analisa kepegawaian dengan melakukan kordinasi dengan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara)” terangnya.
Selain itu Darul meminta pejabat yang ikut diklat sesuai dengan jenjangnya. Misalnya, untuk eselon II harus sudah mengikuti diklatpim II.
“Sebab, ketika sudah duduk biasanya enggan untuk pelatihan, ini melanggar azas kepatutan” tuturnya.
Sebab, sambung dia, yang dipakai selama ini duduk dulu baru dididik. Ketika sudah duduk bertahun-tahun ternyata tidak dididik, dan merasa nyaman sudah menjabat.
“Terbukti, ada beberapa yang duduk di eselon II, ternyata malah belum ikut diklatpim II” jelasnya.
Dengan begitu, pihaknya berharap Bupati maupun Wabup Sumenep memerhatikan masalah ini. Sebab, ini akan dijadikan acuan good and clean governance.
“Jika rekrutmen penempatan jabatan bagus, maka menjadi awal pemerintahan yang bersih” tutunya (fidz).
