JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI M. Sarmuji mengatakan anggota DPR mulai tingkat Kabupaten/Kota, provinsi dan Pusat hendaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatalan Pasal 245 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur soal pemanggilan anggota dewan harus melalui rekomendasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Meskipun soal rekomendasi MKD dalam Pasal 245 UU MD3 itu sudah melalui berbagai pertimbangan, menurutnya sudah menjadi kewenangan MK untuk menguji undang-undang, apakah sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 atau tidak.
“Kita menghormati putusan MK yang menyatakan pemanggilan Anggota DPR hanya dengan izin Presiden, karena memang merupakan kewenangan MK untuk menguji UU apakah bersesuaian dengan UUD 1945 atau tidak,” papar Sarmuji, anggota DPR RI dari Dapil Jatim itu dalam rilisnya yang diterima redaksi Rabu
Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, putusan MK harus dijalankan. Walaupun menurut dia, soal rekomendasi MKD dalam Pasal 245 itu sudah melalui berbagai pertimbangan dari pihak penyusun UU.
