Tetapi kata Habib, bagaimana bisa memaksimalkan sedangkan buku panduan dan juknis itu tidak ada. Dan parahnya sampai saat ini bantuan pemerintah hanya rapot, papan dua kali, setelah itu tidak ada dan bahkan selama ini kami tidak pernah diajak rembuk dalam pengadaan barang.
“Itu urusan mereka kami tidak terlalu menuntut karena bagaimanapun mereka juga punyak tanggung jawab dihadapan Allah” tutupnya.
Mohammad Suhaidi, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) akan mengundang Dinas Pendidikan (Disdik) setempat yang dinilai tidak bernafsu untuk melaksanakan program Wajib belajar Pendidikan Madin, yang telah membuang-buang anggaran sebesar Rp 1 Miliar sejak program tersebut diberikan Bupati Sumenep.
“Kami akan mengundang Dinas Pendidikan Sumenep yang sudah tidak bernafsu mengelola program wajib diniyah. Padahal ini penting dan dananya juga tidak kecil” kata Muhammad Suhaidi, yang saat ini masih aktif sebagai Dosen di STKIP PGRI Sumenep, Jum’at, 18/05/2018.
Karena kata Suhaidi, secara tidak langsung Disdik sudah lalai dan bahkan sudah menodai dalam melaksanakan program unggulan Bupati Sumenep ini.
“itu sudah menodai Peraturan bupati, program waji Madin itu sudah jelas berdasarkan Perbup dan ini merupakan program unggulan Bupati yang diberikan kepada Dinas Pendidikan Sumenep. Kalau toh Disdik sudah loyo dan tidak jelas seperti ini, dilempar saja kepihak yang lain, ada NU misalnya, ada Muhammadiyah, kalau begini kan lucu” tegasnya.
Suhaidi berharap Bupati Sumenep segera mengevaluasi program Madin yang diberikan kepada Disdik sumenep tersebut (fidz).
