“Pemerintah terus menambahkan alokasi dana desa dalam APBN setiap tahun,” katanya.
Program dana desa tahun 2015 dialokasikan dalam APBN Rp20 triliun, pada 2016 alokasi dana desa naik menjadi Rp47 triliun, pada 2017 naik lagi menjadi Rp60 triliun, dan kemudian pada 2018 juga naik menjadi Rp61 triliun.
Pada kesempatan tersebut, Misbakhun mewanti-wanti para kepala desa agar mampu mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel, karena dana desa harus sampai ke rakyat dan dirasakan manfaatnya.
Menurut dia, mekanisme penggunaan dana desa dan laporan pertanggungjawabannya harus jelas.
Sebagai anggota DPR RI yang duduk di Komisi Keuangan, Misbakhun berjanji, akan terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak demi memaksimalkan pemanfaatan dana desa.
“Saya ingin membangun sinergi yang baik dengan para pemangku kepentingan desa. Soal laporan dana desa, ya dibuat dengan baik dan seuai aturan,” ujarnya.
Misbakhun juga mengingatkan, dana desa harus dikelola secara benar, transaparan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.(med/eka)
