Ditambahkan, Pemprov Jatim juga menyiapkan langkah terkait kesiapan anak disabilitas yang telah lulus dari perguruan tinggi dalam memasuki dunia kerja. Salah satunya dengan memberikan pembekalan cukup bagi lulusan disabilitas sehingga bisa memenuhi kriteria perusahaan. Selain itu, juga melakukan pendekatan secara persuasif ke perusahaan untuk mau menerima lulusan disabilitas. “Apalagi sekarang ada peraturan yang menetapkan bahwa setiap perusahaan tenaga kerjanya minimal 2 persen tenaga kerja disabilitas,” urai Benny.
Penanganan Disabilitas Harus Mulai Hulu hingga Hilir
Terkait penanganan disabilitas atau ABK, Lanjut Benny, harus dimulai dari hulu hingga hilirnya, yakni sejak mereka dilahirkan, anak-anak hingga dewasa. Hal ini penting dilakukan, karena jika disabilitas ini bisa diketahui sejak dini maka perkembangannya akan bisa jauh lebih baik.
Benny menambahkan, saat ini perkembangan teknologi semakin canggih sehingga jika ada anak disabilitas diketahui sejak dini bisa diberi alat bantu. Oleh sebab itu, keberadaan resource center kerjasama antara Pemprov Jatim dengan Australia Barat yang ada di Sidoarjo dan Gresik, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk deteksi dini kelainan pada anak. “Upaya-upaya ini kami lakukan agar disabilitas bisa diterima masyarakat dan nantinya siap memasuki dunia kerja,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Pembelajaran Kemenristek Dikti Dr. Paristiyanti Nurwardani, MP, mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan oleh kementrian untuk pendidikan khusus baik berupa pelayanan maupun regulasi. Berbagai bimbingan teknis/bimtek dan pendampingan juga diberikan kepada perguruan tinggi dalam penerimaan anak disabilitas.
Selain itu, tahun ini Kemenristek Dikti telah menyiapkan beasiswa untuk 1000 mahasiswa/mahasiswi disabilitas mulai tingkat awal hingga lulus. “Bagi para dosen kami mohon bisa melakukan reorientasi kurikulum khusus bagi mahasiswa disabilitas. Dan terimakasih bagi para relawan pendidikan inklusi,” harapnya.(fir)
