“Penjabaran yang disampaikan presiden soal gubernur sebagai tangan kanan di kewilayahan masih belum jelas. Ini karena fungsi wakil pemrintah pusat di daerah belum detail diderivasi ke kegiatan yang benar-benar rinci. Ini jadi pr kita” tambahnya.
Keempat, Gubernur kelahiran Madiun ini akan melanjutkan program-program dari Ketum sebelumnya, yakni Dr. H. Syahrul Yasin Limpo. “Masa jabatan saya selaku Ketum APPSI relatif singkat, yaitu kurang lebih 10 bulan bersamaan dengan habisnya masa jabatan saya sebagai Gubernur Jawa Timur, karena itu saya akan lanjutkan program Pak Syahrul” tegasnya.
*APPSI “Partai” Tersulit*
Dalam sambutannya, Ketum APPSI periode 2015-2018, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo.mengatakan, selama hidupnya, dirinya telah berpengalaman memimpin banyak organisasi maupun partai, namun menurut SYL, sapaan akrabnya, APPSI adalah yang paling sulit untuk dipimpin.
“Sulitnya karena ketigapuluh-empat anggotanya sama-sama jagoan, dan selama dua periode saya memimpin, kita berada ditengah jalan yang licin. Jadi orang baik pun bisa tergelincir, orang yang sangat santri bisa tergelincir. Inilah tantangannya, ijinkan saya menyerahkan tanggung jawab ini kepada Pakde Karwo” katanya.
SYL menegaskan, pemerintah pusat harus secara serius melakukan koordinasi di tingkat kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dalam pembuatan kebijakan dan regulasi, terutama yang berkaitan dengan penugasan kepada kepala daerah. Tujuannya agar tidak menimbulkan kebingungan dan multi tafsir yang bisa menghambat efektifitas kebijakan.
“Jadi jangan ada lagi ada institusi pusat turun ke daerah tanpa melakukan koordinasi dengan gubernur, karena hal itu akan menimbulkan tumpang tindih. Setiap daerah punya tantangan, dan potensinya sendiri-sendiri. Dan yang paling paham adalah gubernur, berikanlah tanggung jawab pada pemda sepenuhnya agar daerah makin maju sesuai potensinya. Itulah peran APPSI” tegasnya.
Hadir dalam kesempatan itu, para gubernur maupun Plt dan Pj gubernur seluruh Indonesia, Ketua DPRD Prov. Jatim, Kapolda Jatim, Pangarmatim, Kajati Jatim, Sekdaprov Jatim, dan para kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim. (min)
