Surabaya – Menyangkut soal tri program yang meliputi penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran dan penurunan kesenjangan, antara program nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota harus sinkron.
“Sinkronisasi program ini telah ditentukan oleh Bappenas. Karenanya, setiap program yang dibuat bukan fokus pada growth yang tinggi tapi harus berdampak pada tigal hal tersebut,” ungkap Gubernur Jatim Soekarwo pada acara Musrenbang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD Prov. Jatim tahun 2019, di Grand City Convex, Surabaya, Rabu (18/04).
Pakde Karwo menjelaskan, sinkronisasi ini sangat diperlukan karena tantangan akan adanya bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2030 di skala nasional, dan khusus Jatim pada tahun 2019. Setelah periode tersebut, pertumbuhan populasi usia produktif akan menurun dan mengakibatkan pertumbuhan basis pendapatan per kapita juga akan melambat.
”Kita harus pandai memanfaatkan bonus demografi ini akankah menjadi bonus atau justru bencana?. Oleh sebab itu perubahan harus dilakukan agar kita tidak terjebak pada middle income trap,” terangnya.
Ditambahkan, menghadapi tantangan bonus demografi ini Pemprov Jatim fokus dalam pengembangan sumber daya manusia/SDM pada RKPD tahun 2019. Hal ini penting dilakukan karena pembangunan SDM diyakini bisa menjadi pengungkit pertumbuhan inklusi dan kunci dalam pemerataan kesejahteraan.
“Strategi lepas dari middle income trap ini yaitu dengan pembangunan manusia yang berdaya saing khususnya bidang pendidikan dan kesehatan,” tukas Pakde Karwo.
Di bidang pendidikan, terang Pakde Karwo, Pemprov Jatim telah melakukan moratorium jumlah SMU dan SMK. Bahkan, saat ini telah diterapkan program dual track strategy untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing.
Langkah/track yang pertama yakni memperbaiki kualitas pendidikan formal, seperti menambahkan kurikulum di SMA, dengan menyisipkan pendidikan vokasional. “Kami juga melakukan link and match antara SMK dengan industri dan PT, filial SMK-PTN, partnership SMK dengan luar negeri, SMK pengampu, ekstra kurikuler di MA, dan peningkatan sarana prasarana SMK,” urainya.
Track kedua, yakni melalui penerapan pendidikan vokasional ke sektor informal, seperti pembenahan Balai Latihan Kerja (BLK) berstandar internasional, sekaligus memperkuat SMK Mini melalui kerja sama dengan Jerman, dan Bosda Madin.
Pihaknya meyakini penerapan program ini bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Jatim. Saat jumlah lowongan tenaga kerja yang tersedia di Jatim sebanyak 400 ribu, sedangkan Pemprov Jatim hanya bisa menghasilkan 308 ribu tenaga kerja.
“Kekurangan kebutuhan tenaga kerja ini harus bisa dipenuhi oleh kab/kota, sehingga lompatan pembangunan atau quantun menuju industri akan berhasil,” harapnya.
Pembangunan SDM di bidang kesehatan di tahun 2019, terang Pakde Karwo, dengan memaksimalkan program promotif pereventif khususnya pengurangan AKI, AKB, dan stunting. Beberapa langkah yang dilakukan yaitu memantau ibu hamil dan balita di posyandu/ponkesdes, akses air bersih dan fasilitas sanitasi khususnya desa rawan kekeringan.
