“Kinerja pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan TPT, serta rendahnya inflasi menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jatim on the track inklusif, dan stabilitas bisa tertangani dengan baik, makro ekonomi kita sangat bagus. Faktor inilah yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan, termasuk masyarakat menengah kebawah” tambahnya.
Dalam kesempatan sama , Pakde Karwo juga menyampaikan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jatim terhadap kinerja pemerintahan daerah pada tahun 2017 mencapai 81,33 persen. Capaian ini menandakan bahwa masyarakat puas terhadap pelayanan publik di Jatim.
“Ini hampir tidak ditemukan di tempat lain, masyarakat puas terhadap kinerja pemerintahan, baik pemerintah maupun DPRD hingga mencapai 81,33%. Ini sangat baik, karena di tingkat nasional, persepsi politik itu rendah, yakni dibawah 50. Tapi di Jatim bisa mencapai 81,33%, terima kasih kepada pemerintah dan seluruh anggota DPRD” katanya
Rapat paripurna DPRD kali ini membahas empat agenda. Pertama, Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun Anggaran 2017, dan kedua, Tanggapan dan atau Jawaban fraksi-fraksi atas pendapat gubernur terhadap raperda inisiatif DPRD tentang penguatan toleransi dan keberagaman di Jatim.
Agenda ketiga terbagi atas 3 sesi, yaitu penjelasan eksekutif terkait raperda tentang perubahan atas Perda No 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jatim, Raperda tentang PT Jatim Farma Utama, Raperda tentang Perubahan ke-3 atas Perda No 1 Tahun 2006 tentang PT. Petrogas Jatim Utama. Sementaranitu, agenda terakhir adalah pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya atas usul prakarsa raperda tentang pembentukan produk hukum daerah.
Hadir dalam kesempatan ini, Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi dan para kepala OPD di jajaran Pemprov Jatim. (den/min)
