SURABAYA – Wakil Ketua KPK RI Irjen Pol. Basaria Panjaitan mengungkapkan bahwa setelah melalui analisa yang mendalam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat kebijakan baru.
Kebijakan tersebut dilakukan dengan bicara soal korupsi sejak sebelum pasangan calon kepala daerah terpilih. Dimana persoalan pencegahan awal dinilai lebih baik hasilnya.
“Hal tersebut dilakukan melihat saat ini banyak sekali paslon yang terjerat dalam ranah tindak korupsi. ungkap Basaria Panjaitan dalam kesempatan memberikan pesan khusus kepada 56 paslon peserta pemilukada Jawa Timur di gdung negara Grahadi Surabaya, Kamis (12/4/2018)
Tujuan utamanya yaitu mencegah masuknya paslon pada ranah tindak korupsi.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasangan Calon Kepala Daerah se Jatim Untuk Mewujudkan Pilkada yang bertintegritas
Lebih lanjut Basaria Panjaitan menyampaikan, bahwa komitmen para paslon wajib disertakan sebuah integritas atau satu kesatuan antara kejujuran, perencanaan, sosialisasi program pada masyarakat dan harus ada implementasi.
Menurutnya sebuah kejujuran itu dinilai sangat perlu. Salah satunya lewat penyerahan LHKP (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Karena banyak sekali paslon yang tidak jujur menyerahkan LHKP, terutama bagi petahana.
Hal tersebut sangat berpengaruh pada biaya pemilukada yang besar tidak sesuai dengan harta kekayaan yang dimiliki. Sehingga untuk menutupi biaya besar tersebut dilakukan ijon proyek khususnya pada petahana, mahar politik atau dinasti politik.
“Yang perlu diperhatikan partai politik yang pertama, rekruitmen kader harus benar-benar diperhitungkan, jangan sampai hanya sebagai alat untuk memperkaya diri saja. Kedua, kaderisasi harus dipersiapkan secara matang.
