Bupati Anas juga menerangkan, desa menjadi ujung tombak pelayanan. Desa dan kepala desa tidak hanya dijadikan sorotan terkait besarnya dana desa dari pusat dan alokasi dana desa dari pemerintah daerah, tapi juga harus diberdayakan dan dipercaya. Smart Kampung memberi instrumen bagi pemerintah desa untuk berinovasi melayani warga, sekaligus dari sisi akuntabilitas cukup bagus karena ada e-village budgeting.
Mendengar penjelasan Anas, Romi mengaku takjub dengan pelayanan yang menyasar hingga pedesaan. Transparansi publik terlihat jelas di Smart Kampung ini. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) bisa dimanfaatkan untuk kegiatan penunjang kontrol dan pengawasan anggaran APBD hingga di tingkat bawah. “Masyarakat bisa melihat langsung pengguna dana desa dan besaran nilainya. Tak hanya itu, ini ruangan seperti lobby hotel. Karena kalau biasanya di desa ya standar saja,” ujarnya.
Romi mengaku jika semua daerah memiliki Smart Kampung, anggaran dana desa dari pemerintah pusat akan bisa terserap dengan baik. Kontrol program ini menyatu dengan program pemerintah pusat untuk kesejahteraan rakyat di tingkat desa. “Sesuai dengan Nawacita Presiden. Ini program untuk mengawal pembangunan dari pinggiran,” papar Rommy. Dalam kesempatan itu, Anas juga mengajak Romi melihat Mal Pelayanan Publik, sebuah mal yang mengintegrasikan 153 jenis pelayanan publik. (ari)
