Ditambahkan, dalam menjalankan nilai kejuangan jalan yang ditempuh adalah lewat keadilan baru kemakmuran. Salah satunya dengan menerapkan konsep musyawarah mufakat bukan lewat suara terbanyak. Konsep ini harus dilakukan karena nilai tidak bisa dikuantifikasi. Dicontohkan di RSJ Menur milik Pemprov Jatim ketika akan mengambil keputusan jika menggunakan suara terbanyak maka hasilnya akan tidak akurat. “Lewat musyawarah mufakat inilah salah satu upaya kita menyapa Pancasila yang saat ini berada di lorong yang sepi,” imbuh Pakde Karwo.
Pakde Karwo berpesan, di era keterbukaan informasi saat ini BPK 45 harus bisa menyaring segala informasi dengan baik. Apalagi, sekarang banyak beredar berita hoax yang menyebarkan berita tentang kebencian khususnya masalah SARA. Karenanya, semua anggota BPK 45 diharapkan bisa memberikan respon yang tepat pada setiap pemberitaan yang ada. “Jangan sampai dengar sesuatu langsung bereaksi, karena organisasi ini semangatnya luar biasa dan mengedepankan semangat api kejuangan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Harian Nasional/DHN BPK 45 Letjen TNI Purn. DR. H. Ramli Hasan Basri mengatakan, BPK 45 ini merupakan organisasi resmi milik negara yang ditetapkan lewat Keppres pada tahun 1984. Oleh sebab itu, semua anggota yang tergabung di dalamnya harus mengabdi kepada bangsa dan masyarakat dan bisa bersinergi dengan pemerintah. “Kita adalah lembaga milik negara yang berfungsi sebagi kekuatan pembangunan dan pemersatu bangsa. Organisai ini bukan ormas ataupun parpol maka pengabdian harus diutamakan,” tegasnya.
Turut hadir Bupati Malang Drs. H. Rendra Kresna, MM, MPM, Ketua Umum DHD BPK 45 Prov. Jatim Kol. TNI. Purn. H. Haryanto, S.IP, dan seluruh ketua DPC BPK 45 kab/kota se Jatim. (ko/min)
