SURABAYA – Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur sebagai penyelenggara Pilgub menuai kritik dari masarakat. Hal itu disebabkan rentan waktu yang tersisa dengan anggaran yang di kucurkan pemerintah Provoinsi Jawa Timur melalui APBD, tidak seimbang.
Pakar Komunikasi Politik UNAIR (Universitas Airlangga) Surabaya Dr Suko Widodo mengatakan kinerja KPU Jawa Timur sangat mengkawatirkan. Bukan saja kinerjanya yang tidak cekatan, namun gelegar Pilgub tidak terasa. Oleh sebab itu Suko Widodo menyarankan agar KPU lebih terbuka dan menggandeng media untuk publikasi.
Anggaran KPU Jawa Timur yang mendekati Rp 1 triliun apa bisa terserap dalam tiga bulan kedepan. Ini memantik kekawatiran target pemilu tidak tercapai . Kinerja yang kurang maksimal itu akan berimbas banyak pekerjaan dibidang logistik, publikasi dan lainya akan terbengkelai, tegas Suko Widodo kepada transparansi.com di Surabaya, Kamis (15/3/2018).
Masyarakat sewajarnya mempertanyakan. Dan DPRD Jawa Timur perlu memanggil . Secara kasat mata di Surabaya saja tidak ada alat peraga yang bisa dilihat. Di koran koran juga tidak ada. Kalaupun ada sangat kurang.
Apalagi di desa, malah tidak ada. Ini bisa menyebabkan tingkat partisipasi masarakat rendah. “Jangan jangan malah warga tidak tahu pilgub,” ungkap Dosen Komunikasi Unair ini.
Sementara itu Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Anom Surahno dihubungi terpisah menyatakan, sekarang ini era rezim KPU. KPU menjadi penyelenggara secara mutlak. Pemerintah tidak boleh terlibat apalagi melibatkan diri.
