Lebih lanjut disampaikan, peran yang kedua yaitu sebagai bentuk upaya penanaman kesadaran bahwa politik yang diperjuangkan bukan hanya kekuasaan tapi juga demi kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yakni budaya politik santun, bersih, dan beretika diperlukan untuk membuat para elit politik menjauhi sikap dan perbuayan yang dapat merugikan bangsa.
“Untuk mewujudkan semua ini dibutuhkan pendidikan budi pekerti sebagai pondasi dalam pelaksanaan civic education, sehingga tercipta generasi yang mau jadi politisi paham budaya dan etika politik,” urai Pakde Karwo.
Pakde Karwo berpesan, dalam berpolitik santun harus didasari oleh prinsip yang jelas agar tidak bias. Setiap politisi harus menanamkan rasa rendah hati dan tidak merasa pendapatnya paling benar.
Hal ini penting dilakukan, karena di Jatim tidak mengenal adanya budaya tanding, namun lebih membangun partisipasi masyarakat, serta musyawarah mufakat.
“Jika ada demo maka jangan lantas kita membuat demo tandingan, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Dialog lewat ruang publik yang kita miliki itu merupakan solusinya,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Prov. Jatim Freddy Purnomo, SH, MH, mengatakan dalam peta politik Jatim merupakan barometer politik nasional setelah DKI Jakarta.
Oleh sebab itu maraknya berita hoax lewat media sosial, maupun isu yang berbau rasis dapat mempengaruhi kelompok tertentu dalam bertindak.
“Saya harap lewat kegiatan ini semua peserta yang hadir bisa berperan aktif, sehingga bisa memberi solusi tepat pada musim politik sekarang ini,” tukasnya pada kegiatan yang dihadiri para pemangku kepentingan di Jatim. Diantaranya perwakilan Polda Jatim, Bawaslu Jatim, dan KPU Jatim. (min)
