Sementara itu, Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, SE menyatakan kalau pihaknya berusaha menjembatani dengan beberapa pihak terkait untuk bagaimana caranya program yang sudah dicanangkan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi dengan program PTSL bisa berjalan dimasyarakat tanpa harus melanggar aturan.
“Tidak jangan ngomong ke belakang, kita ngomong kedepan dengan cara mencari solusi seperti apa. Kepala desa itu kan merasa terbebani, mereka melangkah takut salah, tapi tidak melangkah ini program yang baik untuk masyarakat. Kita sebagai wakil rakyat memperjuangkan agar program ini ada solusi dikemudian hari,” ujar Made.
Terkait tuntutan dari kades yang biaya Rp 150 ribu yang seharusnya dianggaran untuk ini, bisa dianggarkan di APBD atau bupati segera membuat Perbup, biar tidak dianggap pungli, Made mengaku kalau itu dianggap salah satu usulan. Jadi ada problen, ada soal dimasyarakat dan pada prakteknya ada soal. “Mmereka mempunyai skema usulan solusi. Karena ini kan baru kita terima, ini baru kita tampung, kita akan sondingkan, akan kita koordinasikan dan dikomunikasikan dengan pihak terkait, sehinga harapan kita kedepan bisa berjalan dengan baik tanpa harus melanggar aturan yang ada,” paparnya. (ari)
