Surabaya – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah/Forkopimda yang terdiri dari Gubernur Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim dan Ketua DPRD Jatim bersepakat mengawal Pilkada Jatim tanpa politik uang dan politisasi SARA
“Kami berempat disini kompak ingin merubah dari yang istilahnya ‘antre uang’ menjadi ‘anti uang’,” tegas Gubernur Soekarwo di Surabaya, Rabu (14/2/2018).
Menurutnya, merubah sikap dari ‘antre uang’ menjadi ‘anti uang’ termasuk pekerjaan sulit selama masih ada proses bertemunya orang dan orang. Untuk itu, salah satu solusi ke depan adalah proses pemilihan dengan menggunakan teknologi atau IT.
“Proses IT ini membuat orang bisa memilih dari mana saja dan menghindari bertemunya orang dan orang. Multiple choice ke depan harus ada,” kata orang nomor satu di Jatim ini.
Selain itu, salah satu cara menghindari politik uang adalah perlunya peran masyarakat dalam memberi masukan kepada Bawaslu terkait praktek ini, termasuk melaporkan pelanggaran kampanye yang ada di media sosial.
Dalam kesempatan ini, Pakde Karwo juga berpesankepada setiap Pasangan Calon/Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018 untuk tidak melakukan kampanye memakai isu SARA.
“Hasil penelitian mengungkapkan bahwa siapa yang kampanye pakai SARA malah gak laku dan tidak disenangi oleh masyarakat,” terangnya.
