BANYUWANGI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuwangi membuat gebrakan cukup efektif. Bawaslu mendeklasrikan Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA. Acara tersebut mengundang KPU, Polres, Kejaksaan, Bakesbangpol dan Forpimda serta parpol serta beberapa ormas. Deklarasi itu berlangsung di aula PCNU Banyuwangi, Rabu (14/2).
Bahkan, Puasa Ramadhan dan Lebaran Tahun 2018 berbarengan dengan Pilgub Jatim. Momen ini berpotensi memunculkan politik uang. Indikasinya, ketika masyarakat membutuhkan biaya untuk berlebaran akan dimanfaatkan oknum untuk mengais suara pilgub.
“Ini yang menjadi perhatian serius kita. Masa kampanye Pilgub bersamaan puasa Lebaran. Ada tren politik uang dengan dibungkus zakat,” tandas Ketua Panwaslu Kabupaten Banyuwangi Hasyim Wahid usai deklarasi pilgub tolak politik uang dan politisisasi SARA.
Mengantisipasi politik uang selama puasa, pihaknya mengimbau para calon dan tim sukses yang akan berzakat menggandeng Baznas. Sehingga bisa terhindar dari kemungkinan politik uang. “Ini memang rawan, ketika masyarakat butuh uang jelang Lebaran, bepotensi dimanfaatkan untuk politik uang,” papar reporter Trans 7 itu.
Karena itu, deklarasi pilgub tolak politik uang dan SARA ini digelar. Pihaknya mengajak tim sukses pasangan cagub, berbagai ormas dan lembaga terkait untuk sepakat menggelar pilgub tanpa politik uang dan politisasi SARA.
