Khofifah mengakui, meski dirinya sering berdiskusi dengan Menteri Pertanian namun sering pula ditemukan sedikit kerancuan antara yang ada di pemerintahan dan level pengusaha.
“Bahkan kami juga harus mengetahui proses ketika berhasil dan tidaknya saat pemanenannya, sehingga pamerintah dan pengusaha dapat menentukan langkah bagaimana cara untuk mengantisipasi hal itu,” terangnya.
Dengan demikian, tambahnya, Jatim yang merupakan bufferstock pangan tertinggi di Indonesia dapat diakui bahwa prestasi provinsi ini memang suplier tertinggi dalam ketahanan pangan nasional. Sehingga, pemerintah pusat bisa mengurangi impor beras.
“Namun karena ada sekitar 5 juta bayi yang lahir serta juga penambahan kebutuhan pangan setiap harinya, sehingga antisipasi untuk ketahanan pangan perlu dicermati,” jelasnya.
Dan jika masyarakat memberikan kepercayaan Khofifah-Emil memimpin Jatim, “Kami akan menjaga dan meningkatkan produktifitas pangan di Jatim yang saat ini menjadi suplier tertinggi dari ketahanan pangan nasional,” tambahnya.
Sementara itu Abdullah Iskandar menuturkan, beras memang menjadi salah satu bidang usaha grup perusahaan yang memiliki 7.000 karyawan tersebut. Pihaknya juga siap untuk bersinergi dengan pemerintah dalam ketahanan pangan.
“Hal yang sama juga sudah harus dimulai diversifikasi pangan, supaya semua proses untuk bisa menjaga ketahanan pangan nasional dapat beriringan,” tandas Abdullah.(min)
