Setelah melakukan aksi dan berorasi secara bergantian di depan kantor bupati jalan dr. Cipto, sejumlah aktivis tersebut langsung menuju kantor DPRD tanpa ditemui oleh bupati atau perwakilan dari pemerintah daerah.
“Kami akan menelusuri kasus ini hingga tuntas. Kalau memang sudah mendapatkan persetujuan dari OJK, berarti ada berkas yang dimanipulasi,” tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah aktivis tersebut telah melakukan aksi di kantor bupati dan kantor BPRS Bhakti Sumekar. Mereka menginginkan, Sumenep ini bersih dari bentuk KKN, baik di instansi pemerintahan maupun di BUMD
“gerakan kami akan terus mengawal ini samapai tuntas” ungkap juru bicara FKMS pada awak media (fid).
