Surabaya – Masyarakat harus diajari cara menangani permasalahan kesehatan disaat-saat darurat atau sering disebut penanganan darurat terpadu.
Dengan langkah tersebut, masyarakat akan memiliki kemampuan untuk ikut ambil bagian dalam memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat yang membutuhkan. tutur Gubernur Soekarwo di Surabaya, Jumat (26/1/2018).
Penanganan darurat terpadu, kata Pakde Karwo meliputi tindakan pertama yang dilakukan masyarakat ketika ada kejadian yang membutuhkan tindakan medis di tempat umum.
Pertolongan tersebut, dilakukan sampai ada petugas medis maupun ambulance yang mengantarkan masyarakat tersebut ke rumah sakit. Oleh karena itu, harus ada pengetahuan tindak gawat darurat oleh masyarakat.
Untuk mencapai itu, para dokter juga harus proaktif meningkatkan pengetahuan para petugas, semisal petugas keamanan dan kebersihan di tempat-tempat umum. Selain itu, juga perlu dukungan para pengelola tempat umum untuk menyediakan sarana penolong kondisi gawat darurat.
“Angka partisipasi masyarakat terhadap penanganan darurat terpadu harus ditingkatkan. Untuk itu, harus ada program kerjasama antara rumah sakit dan pemerintah dalam memberikan pelatihan penanganan darurat terpadu tersebut,” harap Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim ini.
Terhadap kerjasama tersebut, lanjut Pakde Karwo, kondisi Jatim sangat mendukung. Dengan luas wilayah 47.152 km2, fasilitas kesehatan di Jatim cukup banyak. Diantaranya, terdapat 371 rumah sakit, 961 puskesmas, 2.268 puskesmas pembantu, 49.680 posyandu, 4.711 polindes dan 3.212 ponkesdes. “Banyaknya fasilitas kesehatan tersebut diharapkan semakin meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tegasnya.
