Sejauh ini, kata Junaidi, realisasi program tersebut diyakini tidak benar. Dia menyebut pelaksaan program itu melenceng jauh dari ketentuan yang ada.
Mestinya anggaran miliaran rupiah itu difungsikan maksimal, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, utamanya kalangan pemuda sebagai sasaran program.
“Selain itu, pola penganggaran tidak singkron antara RKPD, PAS, RKA Diskop dan APBD,” tegas Junaidi.
Sayangnya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumenep, Imam Trisnohadi, enggan menanggapi temuan SCW tersebut. Meski beberapa kali dimintai komentar, dia tetap bergeming tidak mau memberikan jawaban (fid).
