Menurut Anas, aspek tata ruang dalam pengembangan daerah sangat penting agar daerah tidak semrawut. Misalnya, Pemkab Banyuwangi melakukan pengendalian ketat di kawasan Bandara Banyuwangi dengan tidak menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) baru. Pemerintah daerah ingin menjaga kawasan bandara tetap hijau sebagai ciri khas Banyuwangi yang merupakan destinasi wisata.
”Nah dalam contoh seperti itu, jangan nanti pengusaha beli tanah, kemudian protes karena IMB tidak keluar karena memang di sekitar bandara tidak boleh dikembangkan jadi ruko-ruko atau perumahan,” jelas Anas.
Dia menambahkan, pengaturan tata ruang bertujuan mengatur dan menata investasi. Jika tidak diatur, timbul persaingan tidak sehat antar-pengusaha. Maka tugas pemerintah sebagai regulator adalah mengatur keseimbangan. ”Di sisi lain, pemerintah juga membangun infrastruktur seperti jalan, bandara, hingga fasilitas sosial-pendidikan. Jadi kita saling sinergi,” kata dia.
Anas juga menyemangati para pengembang dalam menyukseskan program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Jokowi. ”Kita dukung bersama program Sejuta Rumah Presiden Jokowi.
Pemerintah daerah dalam hal ini sudah sangat maju dalam perizinan, misalnya dengan adanya Mal Pelayanan Publik. Juga kita bangun infrastruktur-infrastruktur yang bisa membantu pengembang terkait pengembangan kawasan perumahannya,” pungkas Anas. (ifr)
