Perlukah gubernur perlu mengeluarkan SE untuk menggratiskan biaya bagi siswa tak mampu?
Kalaupun gubernur harus mengeluarkan SE, selain harus dikonsultasikan dulu dengan Mendagri, SE itu haruslah ditempatkan dalam konteks proteksi secara menyeluruh untuk kabupaten/kota di Jatim.
Dalam artian untuk mencegah terjadinya proses tudingan Pungli karena isu pendidikan gratis selama ini. Kalau itu yang terjadi kasihan lembaga pendidikan, mereka terkena kriminalisasi, akhirnya mereka tak konsen menyiapkan anak didik.
Di luar SPP, bagaimana anda melihat pendidikan kita saat ini?
Saya melihat Pemprov ini kan ingin menggeser pola pendidikan SMA ke SMK, walaupun sekarang faktanya sudah banyak SMK-nya. Di Jatim ada 1.500-an SMK, sedangkan SMA sekitar 1.200. Tapi ini kan dipandang masih belum ideal.
Output dari sistem pendidikan yang dikejar masih skilled workers?
Nah itu dia. Sistem pendidikan kita ini kan kontinental, mengarah ke Eropa, bukan Anglo-Saxon (AS). Itu beda tujuannya, kita yang dicari kan hard skill. Kalau di AS kecenderungan mendidik, orientasinya pada pendidikan, educated people (masyarakat terdidik). Di Eropa bukan educated people, tapi skilled workers. Yang sana soft skill, yang sini hard skill.
Kiblat pendidikan Indonesia ke Eropa dong?
Ya, Indonesia sedang mengembangkan pola pendidikan kontinental, maka kiblatnya ke Eropa, orientasinya pasti skilled workers.(spm/roy)
