Pemberangusan kemerdekaan pers pada masa Orde Lama ketika pemerintah mengeluarkan peraturan Dewan Pertahanan Negara Nombor 11 Tahun 1946 tentang pengaturan percetakan, pengumuman, dan penerbitan. Memasuki 3 tahun kemerdekaan pada tahun 1948 mulai terjadi perpecahan antara pemerintah dengan komunis (ekstrem kiri). Pemerintah dengan sebutan Front Nasional dengan sayap kiri bentukan komunis FDR (Front Demokrasi Rakyat). Ketegangan antara dua kekuatan ini hingga terjadi pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) Muso di Madiun dan sekitarnya.
Kemerdekaan pers pada masa Orde Lama semakin menjadi jadi ketika Penguasa Militer melalui Kepala Staf Angkatan Darat, pada tanggal 14 September 1956, mengeluarkan peraturan tentang larangan untuk memiliki tulisan, gambar, kliase atau lukisan yang mengandung penghinaan, permusuhan, kebencian dan menyerang presiden dan wakil presiden untuk dicetak, diterbitkan, dan disebarluaskan.
