“Jadi intinya dana Pilgub ini belum fix, karena memang belum diverifikasi. Standarnya perkiraan tergantung satuan harga barang dan jasa. Yang pasti kami sudah punya dana cadangan Rp 600 miliar. Kalau memang kurang ya akan bisa dianggarakan di tahun selanjutnya hingga 2018,” urainya.
Disinggung dana Pilgub Jatim 2018 yang disebut pihak DPRD Jatim tembus hingga Rp 2,2 triliun, Suprianto membantahnya. “Ndak bener itu muncul angka Rp 2,2 triliun. Saya waktu rapat dengan dewan (DPRD Jatim) juga nggak muncul jumlah itu. Dewan itu angka darimana,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim Renville Antonio mengungkapkan dalam perkembangannya dana cadangan yang diajukan oleh Pemprov Jatim untuk Pilgub 2018 yakni sebesar Rp 600 miliar terdapat perbedaan.
Setelah mendapat penjelasan dari Biro Pemerintahan Jatim, ternyata anggaran Pilgub yang harus ditanggung Pemprov Jatim sebanyak Rp 1,2 triliun, bukan Rp 600 miliar.
“Mungkin dikira dana Rp 1,2 triliun itu anggaran bersama dibagi dua. Padahal ternyata dana Pilgub Jatim totalnya itu Rp 2,2 triliun. Berarti tidak bisa Pemprov hanya menyiapkan Rp 600 miliar. Ini nanti akan menjadi masalah dalam pengaturan dana cadangan selanjutnya,” kata Renville.
Karena itu, pihaknya meminta adanya kepastian anggaran yang diajukan dalam dana cadangan agar jumlahnya bisa segera disepakati dalam Raperda Perubahan Atas Perda No 12 Tahun 2014 tentang Dana Cadangan.
“Jangan sampai nanti saat Pemprov terlanjur menyiapkan dana cadangan Rp 600 ternyata di 2017 ini muncul angka satu koma sekian triliuan, itu jelas akan menjadi masalah,” ucap politisi asal Partai Demokrat ini.
Terlebih dengan kondisi APBD 2016 yang banyak mengalami penurunan ini, maka pembahasan dana cadangan harus tuntas agar beban tidak semakin berat. “Berapa pun kekurangannya nanti akan dianggarkan di tahun 2017. Jika memang dibutuhkan lebih banyak, ya akan kita anggarkan lebih banyak,” tandasnya.(spm/roy)
